Berita Burung - Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ATR Sofyan Djalil mengatakan, lokasi ibu kota negara yang baru akan berada di Kalimantan Timur. Namun demikian, ia masih enggan membeberkan lokasi spesifiknya.
"Iya Kaltim benar, tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana," ucapnya saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Sofyan menerangkan, kemungkinan lahan yang akan dipakai untuk ibu kota negara baru luasnya mencapai 200 ribu hingga 300 ribu hektare (Ha). Cukup luasnya lahan tersebut juga menjadi alasan pemerintah masih menutup-nutupi lokasi spesifiknya dengan tujuan untuk menghindari permainan para spekulan tanah.
Untuk tahap pertama, lahan seluas 3.000 hektare (Ha) akan dibangun bangunan yang peruntukkannya bagi kantor-kantor pemerintahan pusat.
"Sehingga, bisa bikin kota, taman kota yang indah banyak tamannya. Orang bisa hidup sehat, udara bersih. Kita harapkan jadi kota yang menarik buat dihidupi," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta izin kepada seluruh rakyat Indonesia untuk pindah ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan dalam Pidato Kenegaraan HUT RI-74 pada Sidang Bersama DPD dan DPR RI di Jakarta, Jumat (16/8/2019).
"Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," katanya.
Namun, pada kesempatan itu, Presiden tidak menyebutkan secara spesifik provinsi atau kota mana yang akan dijadikan ibu kota baru tersebut.
Ibu kota, kata dia, bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Dia mengatakan pemindahan ibu kota tersebut dilakukan demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi.
"Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," tutup Jokowi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga mengatakan lokasi ibu kota baru harus berada di tengah-tengah wilayah Indonesia untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan wilayah timur Indonesia.
Syarat selanjutnya yakni harus memiliki risiko yang minim akan bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, longsor mau pun kebakaran hutan dan lahan. []
Sumber : Akurat.co
Tidak ada komentar:
Posting Komentar