Tampilkan postingan dengan label Pemindahan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemindahan. Tampilkan semua postingan

Kamis, 22 Agustus 2019

Kritik-kritik 'Menusuk Hati' Diungkapkan Oleh Sherly Annavita ke Jokowi Soal Ekonomi

Berita Burung - Lama tidak terdengar kabarnya, nama Sherly mendadak ramai jadi perbincangan netizen. Sekali lagi, sosok perempuan berhijab kelahiran Lhokseumawe, Aceh ini menghiasi layar kaca.
Bukan untuk tampil di ajang pemilihan Dai, apalagi di acara infotainment. Kali ini, lulusan jurusan Master of Social Impact Investment dari Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia ini tampil di acara diskusi ILC pada Selasa (20/8/2019) yang dipandu Karni Ilyas.
Dalam diskusi yang membahas wacana pemindahan ibukota ke pulau Kalimantan tersebut Sherly dengan lugas dan tajam mengkritik Jokowi, dimana Menurut Sherly, alasan pemindahan ibukota yang diajukan Jokowi adalah bukti kegagalan Jokowi itu sendiri.
Sebelum tampil di acara ILC ini, sepak terjang pemikiran kritis yang dituangkan oleh Sherly pun juga menuai banyak pujian.
Seperti halnya melalui unggahan video di akun Twitternya, Sherly menyebutkan bahwa daripada Jokowi berfokus terhadap pemindahan Ibukota yang estimasi biayanya mencapai ratusan triliunan rupiah. Lebih baik dirinya fokus terhadap penyelesaian hutang yang 3x lipat dibandingkan pada era Soeharto.
"Daripada pak Jokowi terfokus mau memindahkan Ibukota yang estimasi biayanya mencapai Rp.466 Triliun, maka akan jauh lebih baik, beliau fokus membuktikan bahwa ketika pemerintahannya berhutang tiga kali lipat di bandingkan era pak Soeharto dan sepuluh tahun lebih besar dari era pak SBY itu akan berefek lebih besar pada minimnya pengangguran dan meningkatnya kesejhateraan rakyat, bukan malah menambah hutang negara," ujarnya dalam akun Twitternya, yang dipantau Akurat.co, Kamis (22/8/2019).
Dirinya pun menambahkan bunga hutang ditahun ini saja (diperkirakan) mencapai 275 Triliun Rupiah, dua kali lipat dibanding akhir era pak SBY sedihnya kita harus membayar hutang ini dengan kembali berhutang karena minusnya APBN kita.
"Jadi yang harus presiden lakukan sekarang tentu bukan lagi memindahkan ibukota melainkan segera menjalankan amanat pasal 33 UUD 45 secara murni dan konsekuen dengan garis konstitusi itu masalah mendasar ekonomi negara kita akan bisa selesai satu demi satu, Setuju ?," tegasnya.
Tak hanya itu saja, Sherly juga mengkritik kinerja BUMN, dimana dirinya menyatakan bahwasanya saat ini banyak BUMNdidirikan oleh Negara untuk pasal 33 UUD terlaksana dengan baik menjamin negara ini bisa berdaulat, Mandiri dan berdaya saing.
"Banyak diantaranya didirikan dan dibesarkan pada masa presiden pertama dan kedua RI, menjadi kebanggan kita semua sehingga sedih rasanya ketika akhir-akhir ini kita mendapat banyak laporan tentang BUMN yang merugi bahkan menuju kebangkrutan," ujarnya melalui postingan video di akun Instagram miliknya.
Dirinya menambahkan sebagai contoh Garuda Indonesia dan Krakatau Steel sebuah keadaan yang sangat tidak bisa kita mengerti, ditengah hilir mudik jutaan penumpang pertahun dan pembangunan yang masif di tanah air yang sudah pasti memerlukan banyak besi dan baja.
Demikian juga, lanjut Sherly, dengan pertamina dan PLN yang punya hutang ratusan Triliun, totalitas pemerintah untuk menjaga dan menyehatkan kembali BUMN strategis wajib hukumnya warisan kedaulatan dari pendahulu bangsa ini harus kita wariskan lagi kepada anak cucu secara utuh.
"Sebelum semuanya terlambat, tinggal sesal dan menjadi sejarah," tutupnya. []

Sumber : Akurat.co

Ternyata Ibu Kota Akan Pindah ke Kalimantan Timur

Berita Burung - Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ATR Sofyan Djalil mengatakan, lokasi ibu kota negara yang baru akan berada di Kalimantan Timur. Namun demikian, ia masih enggan membeberkan lokasi spesifiknya.
"Iya Kaltim benar, tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana," ucapnya saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Sofyan menerangkan, kemungkinan lahan yang akan dipakai untuk ibu kota negara baru luasnya mencapai 200 ribu hingga 300 ribu hektare (Ha). Cukup luasnya lahan tersebut juga menjadi alasan pemerintah masih menutup-nutupi lokasi spesifiknya dengan tujuan untuk menghindari permainan para spekulan tanah.
Untuk tahap pertama, lahan seluas 3.000 hektare (Ha) akan dibangun bangunan yang peruntukkannya bagi kantor-kantor pemerintahan pusat.
"Sehingga, bisa bikin kota, taman kota yang indah banyak tamannya. Orang bisa hidup sehat, udara bersih. Kita harapkan jadi kota yang menarik buat dihidupi," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta izin kepada seluruh rakyat Indonesia untuk pindah ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan dalam Pidato Kenegaraan HUT RI-74 pada Sidang Bersama DPD dan DPR RI di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

"Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," katanya.

Namun, pada kesempatan itu, Presiden tidak menyebutkan secara spesifik provinsi atau kota mana yang akan dijadikan ibu kota baru tersebut.

Ibu kota, kata dia, bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Dia mengatakan pemindahan ibu kota tersebut dilakukan demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi.

"Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," tutup Jokowi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga mengatakan lokasi ibu kota baru harus berada di tengah-tengah wilayah Indonesia untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan wilayah timur Indonesia.

Syarat selanjutnya yakni harus memiliki risiko yang minim akan bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, longsor mau pun kebakaran hutan dan lahan. []


Sumber : Akurat.co