Tampilkan postingan dengan label Ekonomi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ekonomi. Tampilkan semua postingan

Kamis, 22 Agustus 2019

Kritik-kritik 'Menusuk Hati' Diungkapkan Oleh Sherly Annavita ke Jokowi Soal Ekonomi

Berita Burung - Lama tidak terdengar kabarnya, nama Sherly mendadak ramai jadi perbincangan netizen. Sekali lagi, sosok perempuan berhijab kelahiran Lhokseumawe, Aceh ini menghiasi layar kaca.
Bukan untuk tampil di ajang pemilihan Dai, apalagi di acara infotainment. Kali ini, lulusan jurusan Master of Social Impact Investment dari Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia ini tampil di acara diskusi ILC pada Selasa (20/8/2019) yang dipandu Karni Ilyas.
Dalam diskusi yang membahas wacana pemindahan ibukota ke pulau Kalimantan tersebut Sherly dengan lugas dan tajam mengkritik Jokowi, dimana Menurut Sherly, alasan pemindahan ibukota yang diajukan Jokowi adalah bukti kegagalan Jokowi itu sendiri.
Sebelum tampil di acara ILC ini, sepak terjang pemikiran kritis yang dituangkan oleh Sherly pun juga menuai banyak pujian.
Seperti halnya melalui unggahan video di akun Twitternya, Sherly menyebutkan bahwa daripada Jokowi berfokus terhadap pemindahan Ibukota yang estimasi biayanya mencapai ratusan triliunan rupiah. Lebih baik dirinya fokus terhadap penyelesaian hutang yang 3x lipat dibandingkan pada era Soeharto.
"Daripada pak Jokowi terfokus mau memindahkan Ibukota yang estimasi biayanya mencapai Rp.466 Triliun, maka akan jauh lebih baik, beliau fokus membuktikan bahwa ketika pemerintahannya berhutang tiga kali lipat di bandingkan era pak Soeharto dan sepuluh tahun lebih besar dari era pak SBY itu akan berefek lebih besar pada minimnya pengangguran dan meningkatnya kesejhateraan rakyat, bukan malah menambah hutang negara," ujarnya dalam akun Twitternya, yang dipantau Akurat.co, Kamis (22/8/2019).
Dirinya pun menambahkan bunga hutang ditahun ini saja (diperkirakan) mencapai 275 Triliun Rupiah, dua kali lipat dibanding akhir era pak SBY sedihnya kita harus membayar hutang ini dengan kembali berhutang karena minusnya APBN kita.
"Jadi yang harus presiden lakukan sekarang tentu bukan lagi memindahkan ibukota melainkan segera menjalankan amanat pasal 33 UUD 45 secara murni dan konsekuen dengan garis konstitusi itu masalah mendasar ekonomi negara kita akan bisa selesai satu demi satu, Setuju ?," tegasnya.
Tak hanya itu saja, Sherly juga mengkritik kinerja BUMN, dimana dirinya menyatakan bahwasanya saat ini banyak BUMNdidirikan oleh Negara untuk pasal 33 UUD terlaksana dengan baik menjamin negara ini bisa berdaulat, Mandiri dan berdaya saing.
"Banyak diantaranya didirikan dan dibesarkan pada masa presiden pertama dan kedua RI, menjadi kebanggan kita semua sehingga sedih rasanya ketika akhir-akhir ini kita mendapat banyak laporan tentang BUMN yang merugi bahkan menuju kebangkrutan," ujarnya melalui postingan video di akun Instagram miliknya.
Dirinya menambahkan sebagai contoh Garuda Indonesia dan Krakatau Steel sebuah keadaan yang sangat tidak bisa kita mengerti, ditengah hilir mudik jutaan penumpang pertahun dan pembangunan yang masif di tanah air yang sudah pasti memerlukan banyak besi dan baja.
Demikian juga, lanjut Sherly, dengan pertamina dan PLN yang punya hutang ratusan Triliun, totalitas pemerintah untuk menjaga dan menyehatkan kembali BUMN strategis wajib hukumnya warisan kedaulatan dari pendahulu bangsa ini harus kita wariskan lagi kepada anak cucu secara utuh.
"Sebelum semuanya terlambat, tinggal sesal dan menjadi sejarah," tutupnya. []

Sumber : Akurat.co

Jumat, 02 Agustus 2019

Sebagai Ibu Kota, Jakarta Tidak Menyimbolkan suatu Identitas Bangsa

Berita Burung - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, ibu kota sekarang yakni Jakarta sama sekali tidak merepresentasikan sebagai simbol identitas bangsa. Pasalnya, di zaman penjajahan, Jakarta dahulunya dijadikan sebagai pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda.
Menilik sejarah, nama lama Jakarta yang diberikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda kala itu adalah Batavia. Bahkan, Batavia juga memiliki julukan 'Queen of the East'.
"Sehingga, Batavia menjadi pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Jadi, tidak merepresentasikan sama sekali kepentingan rakyat Indonesia. Orang Indonesia dijajah kok. Penjajahannya yang menghilang, dan mau di sini (Jakarta) ibu kotanya," ucapnya dalam Dialog Nasional III: Pemindahan Ibu Kota Negara di Bappenas, Jakarta, kemarin sore.
Oleh karena itu, kata Bambang, pemerintah pun berkeinginan ibu kota yang Baru nantinya akan mampu merepresentasikan identitas dan persatuan bangsa. Hal ini dalam rangka membangun karakter sebuah bangsa sekaligus merefleksikan keberagaman Indonesia.
"Nanti ibu kota (Baru) itu bisa terlihat (identitas bangsa dan keberagamannya) dari berbagai macam bentuk bangunannya," jelasnya.
Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan empat visi bagi ibu kota Baru nantinya. Pertama, sebagai simbol identitas bangsa. Kedua, harus menerapkan konsep hijau, pintar, indah, dan berkelanjutan (green, smart, beautiful, and sustainable).
Visi ketiga adalah menjadi kota yang modern dan berstandar internasional. Terakhir, memiliki tata kelola pemerintahan efisien dan efektif. []

Sumber : Akurat.co