Daftar dan Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bisa Lewat Cermati.com, Makin Mudah

Berita Burung - BPJS Ketenagakerjaan kembali memperluas cakupan layanan kepesertaannya pada masyarakat. Kali ini dengan menggandeng e-commerce finance cermati.com, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen hadirkan kemudahan layanan dalam pendaftaran hingga pembayaran iuran. Kerjasama ini tertuang dalam perjanjian kerjasama antar kedua lembaga tersebut di Jakarta, Senin (28/1/2019).

Cermati.Com merupakan market aggregator produk keuangan pertama yang menyediakan layanan digital BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya dengan proses implementasi ini, melalui portal cermati.com dapat menerima proses pendaftaran hingga pembayaran iuran bulanan kepesertaan untuk sektor bukan penerima upah atau pekerja mandiri. Contohnya seperti: ojek, pedagang, buruh bangunan, dan beberapa macam profesi mandiri lainnya.

"Dengan terbukanya jalinan kerjasama ini nantinya masyarakat semakin dimudahkan dengan banyaknya layanan tersedia untuk memfasilitasi proses pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dan tentunya semakin memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia," Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E. Ilyas Lubis.

Di era serba digital saat ini, daftar dan bayar BPJS Ketenagakerjaan tak lagi ribet karena bisa dilakukan secara online dan real time melalui platform cermati.com, lanjutnya lagi.

"Kami berharap kerjasama ini dapat mewujudkan pertumbuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sektor BPU (bukan penerima upah) sebagai wujud dukungan pada program Negara” ujar Ilyas.

Andhy Koesnanda, Direktur Cermati berujar bahwa pihaknya percaya, perlindungan yang bersifat sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan sangat berguna dan perlu dimiliki masyarakat Indonesia, mempertimbangkan iuran yang sangat terjangkau dan peserta mendapatkan perlindungan yang maksimal.

"Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk dukungan cermati.com terhadap peningkatan program perlindungan jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan," tuturnya dalam kesempatan yang sama.

Keunggulan layanan ini, menurutnya, adalah pendaftaran bisa dilakukan dari ponsel pintar (smartphone) dengan waktu kurang dari 5 menit saja.

"Caranya cukup mudah, isi data diri sesuai identitas KTP, pilih jenis pekerjaan, jumlah penghasilan serta kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, serta pilihan paket dan periode program BPJS Ketenagakerjaan yang dikehendaki," ucap dia.

Jika semua telah rampung dan peserta melakukan pembayaran iuran, maka pekerja tersebut telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pada sistem ini pula terdapat fitur reminder sebagai pengingat pembayaran iuran tiap bulannya.

"Cermati memiliki jangkauan yang cukup luas ke dalam masyarakat, dan harapannya kami dapat berkontribusi dalam perwujudan kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan dengan mempermudah para pekerja segmen Bukan Penerima Upah(BPU) mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan serta dukungan kami dalam capaian program negara mencapai Aggresive Growth tahun ini," ujar Andhy.

Seperti diketahui dari tahun ke tahun jumlah kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan semakin meningkat. Dari data terkini per Desember 2018 tercatat jumlah total peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 50,5 Juta peserta, dimana sebanyak 30,5 Juta adalah jumlah peserta aktif.

Pada jumlah tersebut 2,4 Juta peserta aktif merupakan peserta sektor bukan penerima upah, dan mengalami kenaikan dibandingkan pada periode yang sama di Tahun 2017 yakni 1,7 Juta peserta aktif. []

Sumber : Akurat.co

Polisi: Itu Hoax! Berita Tentang Razia STNK di Sejumlah Wilayah.

Berita Burung - Beredar pesan berantai di aplikasi WhatsApp bahwa Pemda DKI bersama Ditlantas Polda Metro Jaya akan menggelar razia STNK kendaraan di sejumlah wilayah. Dalam pesan itu disebutkan jika saat ini ada ribuan kendaraan yang tidak membayar pajak.

Benarkah polisi dan Pemda DKI menggelar razia pajak? Direktur Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf membantah kabar tersebut. Polisi mengaku tidak pernah mengeluarkan informasi tersebut.

"Itu hoax ya," tutur dia kepada wartawan Kamis (24/1).

Menurut dia, pihaknya akan memberikan pernyataan resmi jika memang ada informasi soal operasi kendaraan melalui media massa.

"Operasi yang sudah sudah kami selalu berikan informasi kepada masyarakat melalui media, bukan dengan cara seperti itu (broadcast)," tegas Yusuf.

Oleh karena itu, ia berharap kepada masyarakat agar tidak langsung percaya begitu saja.

"Kami imbau kepada masyarakat jangan percaya apa yang disebar," tukas dia. []

Sumber : Akurat.co

MA juga menyatakan Misbakhun Bebas Murni dari Kasus nya

Tuduhan yang ada untuk Mukhamad Misbakhun yakni Misbakhun korupsi ini karena munculnya pemberitaan perusahaan yang dimiliki oleh Mukhamad Misbakhun PT. Selalang Prima Internasional yang terlibat atas pemalsuan dokumen L/C (Letter of Credit) di Bank Century dan ini dijadikan sebagai kasus Misbakhun.

Karena tidak merasa bersalah terkait adanya kasus Misbakhun yang ditudingkan dengan Misbakhun korupsi, Mukhamad Misbakhun mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah Agung (MA).

Dengan kasus Misbakhun yang sudah menimpa dirinya, Misbakhun jadi sempat merasakan bagaimana rasanya tidur di dalam penjara.

Dalam Pengadilan Mukhamad Misbakhun yang mendapatkan total hukuman selama dua tahun penjara itu akhirnya segera berakhir, karena Mahkamah Agung (MA) setelah melakukan peninjauan kembali atas apa yang sudah dimohonkan Mukhamad Misbakhun telah terbukti bahwa kasus Misbakhun dan tudingan Misbakhun korupsi itu tidak benar adanya.

Dan juga Mahkamah Agung (MA) sudah menyatakan bahwa Mukhamad Misbakhun bebas murni dari kasus Misbakhun ini dan juga Misbakhun korupsi.

Akhirnya kasus Misbakhun selesai dan keputusan tersebut membuat Misbakhun terbebas dari penjara. Dan memperbaiki nama Mukhamad Misbakhun yang sudah tercemar karena adanya tudingan Misbakhun korupsi dan jugakasus Misbakhun ternyata hanyalah kesalahan, dan Mahkamah Agung mengembalikan juga harkat dan martabat dari Misbakhun.

Salah, Kasus Misbakhun adalah Kasus Perdata

Mukhamad Misbakhun, Politikus Partai Golkar ini dikenal sangat aktif dalam membratas kasus Century. Karena Misbakhun adalah salah satu anggota Inisiator Hak Angket Kasus Skandal Century. Namun karena ia sangat aktif dalam membrantas kasus Century, ia malah mendapat kasus Misbakhun yang bahkan karena adanya kasus Misbakhun itu ia dituduh menjadi Misbakhun korupsi.

Kasus Misbakhun itu memang kasus lama, yang mungkin kini kembali naik karena adanya pemberitaan mengenai artikel Asia Sentinel yang lagi-lagi dikaitkan dengan kasus Misbakhun dan kasus Century.

"Dulu waktu kita memulai hak angket ini dan ada dalam tim Pansus Century ini saya ini jadi korban untuk tidak jadi anggota DPR lagi. Ada operasinya itu. Saya saja pindah partai biar enggak ditenggelamkan," ujar Misbakhun.

Saat terjadinya kasus Misbakhun itu, Misbakhun ternyata masih menjadi angota DPR dari Fraksi PKS yang kemudian dikaitkan dengan Misbakhun korupsi sebesar 22,5 juta USD di Bank Century. 

Walau begitu, Misbakhun sendiri tidak menyesali adanya tuduhan yang dilanyangkan kepadanya atas kasus Misbakhun ataupun Misbakhun korupsi itu. Bahkan ia merasa beruntung atas adanya tuduhan terhadap kasus Misbakhun ini, masyarakat menjadi lebih mengenalnya.

"Saya bukan korban Century, saya dibesarkan Century dan saya di penjara. Bapak-bapak enggak akan tahu siapa Misbakhun kalau enggak masuk penjara 2 tahun. Dan saya hadir di sini dalam rangka apa kita mau disuruh lupa, kita harus melawan lupa ini," ujar Misbakhun.

Terkait kelanjutan dengan kasus Misbakhun, KPK yakin punya cara dan strategi untuk mengungkap kasus ini secara tuntas. KPK juga pasti tahu, kasus ini seperti utang yang harus dibayar secara lunas. Walau sebenarnya ini hanya tuduhan yang tak berarti.

"Kita tidak ingin melakukan intervensi kepada KPK. Silakan dilaksanakan. Jangan sampai lagi ada kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa akan mempelajari putusan itu kembali," tutup Misbakhun.

Ketika tuduhan Misbakhun korupsi ini membuat dirinya ditangkap dimana tuduhan kasus Misbakhunitu ialah pemakaian letter of credit (L/C) palsu, korupsi sebesar 22,5 juta USD di Bank Century, kemudian dinyatakan bersalah oleh pengadilan kemudian di vonis selama 2 tahun di penjara.

Karena tuduhan kasus ini juga yang membuat Misbakhun dikeluarkan sementara kemudian di gantikan antar waktu keanggotannya di DPR Komisi XI demi memfokuskan menyelesaikan masalah ini.

Selama tuduhan tersebut yang membuat Misbakhun divonis 2 tahun di penjara, Ia merasa bahwa dirinya itu telah mencontreng nama besar DPR-RI. Tetapi kasus Misbakhun itu ternyata hanyalah fiktif.

Setelah permohonan PK Misbakhun yang dikabulkan oleh MA, MA pun memutuskan bahwa tuduhan Misbakhun korupsi itu adalah sebuah kesalahan, karena MA menyatakan kalau kasus Misbakhun hanyalah kasus perdata bukanlah kasus pidana.

Setelah banyaknya hukum yang menjerat Misbakhun atas kasus Misbakhun itu, akhirnya nama Misbakhun dibersihkan di seluruh pemerintahan, dan mengembalikan martabatnya serta hakikatnya dalam politik.

Majelis bersuara dan mengeluarkan Pendapatnya Tentang Kasus Misbakhun

Tentang masalah kasus Misbakhun dan juga adanya tudingan Misbakhun korupsi, Majelis memberikan pendapat bahwa Mukhamad Misbakhun dalam kasus Misbakhun dan juga tudingan Misbakhun korupsi itu tidak bersalah.

Saat diketahui tidak bersalahnya Mukhamad Misbakhun dalam kasus Misbakhun dan tudingan Misbakhun korupsi ini Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mencabut hukuman yang sudah diberikan kepada Mukhamad Misbakhun.

Kasus Misbkahun ini yang sudah membuat Misbakhun menjadi terkenal namanya di publik, dan juga sekaligus sudah membuat publik kaget akan adanya kasus Misbakhun dan juga munculnya tudingan Misbakhun korupsi ini.

Kagetnya publik dikeranankan sosok Mukhamad Misbakhun dikenal sebagai orang yang sangat kritis dan juga gigih dalam berpolitik. Masalah kasus Misbakhun ini yang sudah melilit kehidupan Misbakhun terjadi pada saat kepemerintahan masih berada di bawah kendali dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kasus Misbakhun terjadi hanya hitungan beberapa waktu dan langsung diadili pada saat pelaporan atas kasus Misbakhun ini, membuat presiden ikut berkomentar dan memberikan perhatian khusus terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Pada pidato pengantar sebelum rapat kabinet terbatas di mulai pada saat itu, SBY menyatakan ke perihatinannya terhadap dua kasus hukum yang sudah sangat menyita perhatian publik, yaitu kasus keluarnya gayus dan juga kasus Misbakhun korupsi.

Sudah Terjadinya kasus Misbakhun ini ditambah lagi munculnya tudingan Misbakhun korupsi membuat nama dari Mukhamad Misbakhun dicap buruk oleh publik, tetapi sesaat setelah diketahui Mukhamad Misbakhun tidak bersalah Mahkamah Agung (MA) mengembalikan nama baik dari Mukhamad Misbakhun dengan cara merehabilitasi namanya itu.

Nuansa Politis ada pada Kasus Misbakhun dahulu

Adanya nuansa politis dan rekayasa sudah terlihat jelas dalam kasus Misbakhun ini, karena itu DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan membantu menyelesaikan kasus Misbakhun, dalam bentuk melakukan upaya hukum nantinya.

Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaq, saat itu juga ikut berkomentar dan mengakui sejak awal kasus Misbakhun ini bernuansa politis, bukan kesalahan perorangan.

"Sejak awal aroma politisnya sudah tercium. Tuduhan terhadap Misbakhun banyak rekayasanya," ungkap Lutfi.

"Sebagai kader PKS, DPP PKS berkewajiban memberikan bantuan kepada Misbakhun. Apalagi kasus yang dia hadapi lebih pada politis, bukan murni hukum," lanjutnya Lutfi.

Ia menyayangkan tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Menurut dia, tuntutan itu sudah jauh melenceng dari sangkaan awal yang disangkakan kepada inisiator hak angket Bank Century itu, yakni Misbakhun korupsi pemalsuan dokumen atau L/C fiktif.

"Kenyataannya, Misbakhun dituntut dengan UU Perbankan pasal 49. Kan gak ada sama sekali kaitannya. Ini yang kita sayangkan dan aroma politisnya bisa dilihat," kata dia.

Meskipun demikian, dirinya menyadari, bahwa hukum tidak boleh diintervensi dan harus dijalani sebaik mungkin.

Misbakhun adalah inisiator hak angket Bank Century yang dikenal sangat vokal untuk menuntaskan kasus tersebut.

Oleh karena itu, banyak dugaan kasus Misbakhun diantaranya adalah Misbakhun korupsi pada saat rezim tersebut, karena keberaniannya menentang rezim saat itu.

Dalam Sebuah acara , Misbakhun bicarakan Tentang Tuduhan Kasusnya di Masa lalu

Pada Jumat, 9 September 2016 yang lalu, Mukhamad Misbakhun selaku politisi dari Partai Golkar menghadiri acara sekolah politik Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Jakarta. Acara itu dihadiri lebih dari 100 kader ICMI yang menjadi peserta acara. Dalam acara itu, Misbakhun menyampaikan bahwa dunia politik itu sangat keras, tak terlebih ketika ia mendapat tuduhan akan Misbakhun korupsi yang kemudian masuk ke meja hijau dengan kasus Misbakhun.

Tak hanya itu saja, Misbakhun juga berbagi pengalamannya dalam dunia politik. Dengan bercerita kehidupannya ketika dituduh atas Misbakhun korupsi serta perjalanan kasus Misbakhun yang bisa membawa dirinya menginap di dalam jeruji besi sampai 2 tahun lamanya hingga meminta PK terhadap kasus Misbakhun.

"Bagi saya, episode hidup saya terbaik adalah saat saya dipenjara. Saat di sana, dalam tiga hari, saya bisa khatam Al Quran. Saat di penjara, saya khatamkan Al Quran lebih banyak dibanding waktu lainnya sepanjang hidup saya," Ucap Misbakhun.

Setelah bebas dari tuduhan Misbakhun korupsi, Misbakhun mengaku bahwa dirinya tidak pernah memiliki masalah personal dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu. Walau sempat dituduh atas kasus Misbakhun dan memiliki konflik, namun Misbakhun masih menghormati SBY sebagai seorang tokoh tinggi dan presiden.

"Yang saya serang kebijakannya. Berdebat melawan pemimpin, jangan pernah pribadinya, tapi serang kebijakannya,"  lanjut Misbakhun.

Hingga setelah Misbakhun keluar dari PKS dan masuk ke Partai Golkar yang kemudian juga kembali ke dapilnya, dan menjalin hubungan dengan warga yang dulu memilihnya saat masih di PKS. Misbakhun berhasil memberikan satu kursi DPR untuk Golkar, sementara PKS kehilangan satu kursi.

Saat Misbakhun menjadi anggota DPR periode 2014-2019 dari Fraksi Golkar. Di Golkar, Misbakhun memiliki banyak pengalaman dan dia menyimpulkan bahwa perperangan terberat yang harus dihadapi politisi itu adalah justru di internal partainya sendiri.

"Realitas seperti ini tak bisa dinafikan. Walau bukan kondisi ideal, tapi itu harus bisa kita lewati. Pertarungan paling keras adalah pertarungan internal partai," ucap kembali  Misbakhun.

Misbakhun juga kembali menjelaskan, bahwa jika seseorang ingin berkarir di dunia politik harus bisa menunjukkan kapabilitas dan semangatnya, sehingga akan dipakai oleh rezim manapun yang berkuasa di partai.

"Tapi ingat juga. Kalau di medan perang, ada peribahasa, kill or to be killed. Kalau di politik Indonesia, ada istilah 'nyawa politisi melebihi kucing'. Dia bisa hidup, mati, hidup, mati, hidup lagi. Saya yang kuat di isu keuangan, sempat dipinggirkan di Komisi II (pemerintahan). Saya tetap bersemangat, tetap serius. Tetapi tax amnesty macet, akhirnya saya sendiri diminta masuk lagi ke Komisi Keuangan untuk mengurusinya," ucap Misbakhun.

Misbakhun juga memberitahukan bahwa karir di politik akan langgeng kalau posisi di daerah pemilihan diperkuat dengan rajin turun ke masyarakat. Dengan kuat di dapil, kata dia, parpol tidak akan mau kehilangan sang politisi karena otomatis akan kehilangan kursi juga.

 "Parpol lain juga akan mikir melawan kita. Ini yang bikin kita dihargai di dalam politik," tambahnya.

Dengan singkatnya setiap permasalahan pasti ada hikmahnya di dalam seperti pada kasus Misbakhun sendiri yang memiliki hikmah begitu banyak dan malah membuat beliau semakin dekat dengan tuhannya.